JAKARTA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 17.500 per dolar Amerika Serikat mulai menekan dunia usaha nasional. Kalangan industri menilai kondisi tersebut bukan sekadar gejolak sementara, melainkan bagian dari tekanan global yang berpotensi berlangsung lebih panjang.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, pelemahan rupiah perlu direspons secara serius karena terus menciptakan level terendah baru (all time low) terhadap dolar AS. "Pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp 17.500 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha," katanya kepada Jawa Pos, Selasa (12/5). Menurut dia, tekanan terhadap rupiah dipicu dinamika global yang lebih luas. Mulai dari kenaikan yield US Treasury hingga meningkatnya tensi geopolitik dunia yang mendorong aliran modal global kembali ke aset dolar AS. "Kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow," katanya. Shinta menilai, tekanan terhadap rupiah berpotensi berlangsung lebih lama selama faktor eksternal belum mereda.
Dampaknya mulai dirasakan langsung oleh sektor usaha, terutama industri yang bergantung pada impor bahan baku. "Saat ini sekitar 70 persen bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi. Dengan demikian, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah," jelasnya. Industri petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi menjadi sektor paling rentan. Tekanan juga dirasakan korporasi yang memiliki kewajiban dalam valuta asing. Penguatan dolar AS meningkatkan beban pembayaran bunga maupun pokok utang sehingga memengaruhi arus kas perusahaan.
Dominasi Pekerja Informal
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menilai, pelemahan rupiah dipicu kombinasi faktor eksternal dan internal. Dia juga menyoroti meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya. Sejak Januari hingga April 2026 atau empat bulan, sekitar 40 ribu pekerja di sektor manufaktur, tekstil, garmen, dan elektronik telah terkena PHK. Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan seiring tingginya tekanan ekonomi global.
Selain itu, dominasi pekerja informal di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas ekonomi nasional. Ibrahim menyebut, sekitar 87,74 juta tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal atau wiraswasta. "Kondisi ini membuat tingkat pengangguran riil terus meningkat dan akhirnya menyulitkan rupiah untuk kembali menguat," jelasnya.
Intervensi Kemenkeu di Pasar Obligasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kementerian keuangan (kemenkeu) akan membantu menjaga stabilitas pasar melalui intervensi di pasar obligasi. Menurut Purbaya, stabilisasi nilai tukar tetap menjadi tugas utama bank sentral. Karena itu, pemerintah menyerahkan pengendalian rupiah kepada otoritas moneter. "Tanya bank sentral (soal rupiah). Tugas bank sentral menjaga stabilitas dan kita serahkan ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik," ujarnya.
Purbaya menyampaikan, Kementerian Keuangan akan membantu melalui instrumen yang dimiliki pemerintah, terutama di pasar surat utang negara. Intervensi dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar obligasi dan menahan kenaikan yield surat utang negara. Menurut dia, lonjakan yield berisiko memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik. "Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Kita intervensi supaya yield tidak naik terlalu tinggi," jelasnya.
Baca Juga: Iran Tolak Proposal Perundingan Nuklir AS
BI Yakin Tekanan Segera Reda
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menjelaskan, selain faktor eksternal, BI mencermati meningkatnya kebutuhan dolar AS di dalam negeri yang bersifat musiman. Permintaan valas naik untuk pembayaran utang luar negeri (ULN), dividen perusahaan, hingga kebutuhan ibadah haji. Untuk menjaga stabilitas rupiah, BI tetap aktif di pasar melalui strategi smart intervention, baik di pasar spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), maupun Non Deliverable Forward (NDF). Meski rupiah tertekan, BI menilai kepercayaan investor asing terhadap aset keuangan domestik masih terjaga. Hal itu tercermin dari aliran modal asing (capital inflow) ke pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencapai Rp 61,6 triliun sepanjang April 2026.
Likuiditas valas perbankan domestik juga dinilai memadai. Hingga akhir Maret 2026, dana pihak ketiga (DPK) valas tumbuh 10,9 persen secara year to date (ytd). "BI memperkirakan tekanan musiman ini akan mereda sehingga nilai tukar rupiah dapat kembali ke level fundamentalnya," tandas Destry. (bry/mim/oni)
Editor : Pratama Karamoy