JAKARTA – Akun X Sekretariat Negara menulis, lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka memperkuat kerja sama super strategis. Dengan segera, unggahan pada Rabu (27/5) itu dibanjiri pertanyaan di kolom komentar.Di antaranya, apa makna kerja sama super strategis? Apa bedanya dengan kerja sama strategis? Dan, dalam bidang apa saja kerja sama strategis yang dimaksud Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang dikutip dalam unggahan tersebut?
Sampai berita ini selesai ditulis pukul 19.00 tadi malam (28/5), belum ada jawaban dari pengelola akun tersebut. Yang pasti, lawatan keempat Prabowo ke Prancis dalam empat tahun terakhir memang mengundang sorotan tajam. Apalagi, berlangsung di tengah terus melemahnya rupiah.
Prabowo dan rombongan bertolak ke Prancis pada Senin (25/5) malam dan tiba di Paris keesokan harinya. Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa kunjungan kali ini untuk memenuhi undangan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Menurutnya, ini undangan yang tertunda karena sebelumnya Macron sudah mengundang Prabowo, namun waktunya berbarengan dengan agenda lain. "Jadi, waktu itu, saya kalau tidak salah, (undangan) pada April. Namun, waktunya tidak cocok pada saat itu," kata Sugiono. Macron pun mengajukan undangan kedua. "Jadi, karena sudah diajukan dua kali, Pak Presiden Prabowo memenuhi undangan ini," ucapnya.
Dia menyebut, kunjungan Prabowo ke Paris juga sekaligus menjadi kunjungan balasan atas kunjungan Macron ke Indonesia pada 27–28 Mei 2025. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga menyatakan, bahwa undangan telah diagendakan sejak tahun lalu. Safril Mubah, pengajar di Jurusan Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga, mempertanyakan efektivitas kunjungan berulang kali ke negara yang sama. Menurut dia, satu kali lawatan seharusnya cukup untuk menghasilkan kesepakatan strategis yang kemudian ditindaklanjuti di dalam negeri. Selain itu, tambahnya, lawatan berulang kali ke negara yang sama kontras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan pemerintah. Banyak lembaga, instansi, hingga perguruan tinggi diminta melakukan penghematan anggaran. "Ketika rakyat diminta efisiensi, ternyata pemimpin di atas tidak melakukan itu," katanya kepada Jawa Pos kemarin.
Menahan Diri
Menurut Safril, sebagian agenda diplomasi sebenarnya masih dapat dilakukan secara daring. "Harusnya, dalam situasi sekarang ini presiden menahan diri untuk tidak berkunjung ke luar negeri," tuturnya. Dan, merujuk pernyataan Sugiono tentang membalas kunjungan, sekitar dua bulan setelah lawatan Macron ke Jakarta, Prabowo sebenarnya sudah ke Prancis. Apakah membalas kunjungan harus sampai empat kali dalam setahun? Kalaupun yang dibahas "super strategis", seharusnya ada komunikasi ke publik tentang apa yang dimaksud.
Menurut Safril, pemerintah seharusnya lebih terbuka mengenai tujuan dan hasil kunjungan presiden ke luar negeri. "Masyarakat perlu mengetahui agenda, target, serta capaian konkret dari setiap lawatan internasional kepala negara," katanya. Menurut Teddy, saat ini kedua negara memiliki sejumlah kerja sama strategis di berbagai bidang. Dan, kunjungan ini diharapkan makin memperkuat posisi Indonesia di Eropa, khususnya Prancis. Selain itu, menurut Teddy, hubungan bilateral Indonesia dan Prancis juga dinilai memiliki peran yang saling melengkapi dalam hubungan global.
Baca Juga: Trump Ancam Bumi Hanguskan Oman
Bahas Kerja Sama Pertahanan
Prabowo diterima Macron di Istana Kepresidenan Elysee, Paris, Prancis kemarin siang waktu setempat. Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa kunjungannya kali ini akan membahas beberapa isu penting. Misalnya kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, dan riset. "Terima kasih atas dukungan Presiden Macron. Kami ingin meningkatkan investasi di kedua negara," kata Prabowo.
Prabowo juga membahas tentang konflik Timur Tengah. Menurut dia, perdamaian di Timur Tengah menjadi kepentingan bersama. Prancis menjadi salah satu pelopor di Barat yang mendukung bagi kemerdekaan Palestina. Indonesia berpendapat tidak ada perdamaian di Timur Tengah tanpa keadilan bagi rakyat Palestina. (lyn/wan/dho/ttg)
Editor : Pratama Karamoy