JAKARTA – Kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) terus mengungkap fakta baru. Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan dugaan persekongkolan sistematis yang tidak hanya menyangkut penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga spesifikasi teknis pengadaan barang, termasuk megaproyek puluhan ribu motor listrik.
Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mohammad Jeffry mengungkapkan, kejahatan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang. Ada indikasi kuat keterlibatan tiga pucuk pimpinan BGN saat itu. "Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung," ujarnya. Menurut Jeffry, ketiganya diduga bermufakat mengendalikan proyek SPPG. "Bekerja sama bertiga. Pokoknya saling mengetahui," tegasnya kepada wartawan di Gedung Kejagung, Kamis (4/6). Alih-alih fokus pada kualitas layanan gizi, para tersangka diduga menguasai penentuan titik-titik SPPG atau dapur MBG. "Penguasaan peta titik dapur itulah," katanya.
Temuan lain yang paling mencolok adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp 1,03 triliun yang dikerjakan PT YAT. Kejagung menduga perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menangani proyek sebesar itu. "PT YAT tidak memiliki jaringan diler maupun bengkel aktif," ungkap Jeffry. Kejagung menduga para tersangka mengintervensi pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam penyusunan kerangka acuan kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Selain motor listrik, penyidik juga menemukan dugaan mark up sejumlah pengadaan barang yang tidak mendukung operasional program MBG.
Ketua Banggar DPR Sudah Mengingatkan
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah turut menyoroti kasus tersebut. Dia mengatakan, pihaknya berkali-kali mengingatkan BGN agar memperbaiki tata kelola. "Saya bolak balik mengingatkan bahwa kelemahan BGN ada pada aspek tata kelola," katanya. Said mengingatkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola BGN adalah kebijakan andalan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, BGN seharusnya fokus pada pelaksanaan dan tujuan MBG. Bukan hal lain yang tidak terkait langsung dengan tujuan awal. "Berkali-kali saya ingatkan agar BGN fokus pada Makan Bergizi Gratis. Bukan fokus pada insentif, pengadaan motor listrik atau ipad. Itu tidak ada hubungan sama sekali (dengan tujuan MBG, Red)," ingat politikus PDI Perjuangan itu.
Nanik Susun Skema Baru
Kemarin (4/6) Kepala BGN Nanik S. Deyang akhirnya memberikan pernyataan untuk kali pertama setelah penangkapan tiga mantan pimpinan BGN. Di bawah kepemimpinannya, BGN akan membenahi dapur yang sudah beroperasi dibanding menambah titik baru. "Sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," ujar Nanik. Menurutnya, banyak dapur MBG saat ini menumpuk di wilayah aglomerasi. Sementara itu, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terjangkau secara optimal. "Jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," katanya. Nanik menjelaskan, moratorium dilakukan untuk menghitung kebutuhan ideal dapur di setiap wilayah. Menurutnya, penambahan dapur yang berlebihan justru berpotensi menimbulkan inefisiensi. "Kalau banyak dapur kan tidak efisien karena kita sewa dapur. Ini kita rem dulu dan ditata berapa kira-kira kebutuhan ideal di satu kecamatan atau satu kabupaten," ujarnya.
Selain moratorium, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat, pembenahan dapur yang sudah beroperasi, serta penyusunan skema baru pelaksanaan MBG di daerah 3T. Nanik menegaskan, dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi penghentian sementara operasional. "Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspensi," tegasnya.
Dalam rapat konsolidasi pimpinan yang baru, BGN juga sepakat menjadikan efisiensi anggaran sebagai prioritas utama. Meski anggaran program saat ini tersisa sekitar Rp 268 triliun setelah pemangkasan, BGN masih berupaya menekan biaya tanpa mengurangi sasaran program. "Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran," kata Nanik. Menurut Nanik, pelaksanaan MBG di wilayah terpencil dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia seperti kantin sekolah, dapur umum, atau fasilitas masyarakat lainnya. "Jadi yang sudah ada existing, entah dapurnya siapa, mungkin ada dapur umum atau apa, intinya tidak harus membangun dapur baru," katanya. (idr/oni)
Editor : Pratama Karamoy